Demokrasi Pancasila
Prinsip-prinsip demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :
- Kedaulatan di tangan rakyat
- Pengakuan dan perlindungan terhadap thd HAM
- Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi)
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
- Adanya parpol dan orsospol (organisasi sosial politik)
- Pemilu yang demokrasi
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak masa orla, orba dan reformasi.
Secara umum terbagi dalam tiga periode utama, yaitu :
Sistem pemerintahan demikrasi terpimpin yang bersifat otoriter, yang menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45, antara lain :
- Penyimpangan ideologis, yakni konsepsi Pancasila berubah jadi konsepsi NASAKOM
- Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden dengan wewenang yang melebihi yang ditentukan UUD 45.
- MPRS melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, mengangkat Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup.
- Pada 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan yang diajukan pemerintah tidak disetujui DPR lalu dibentuk DPRGR
- Hak budget DPR pada 1960 tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR
- Pimpinan MPRS/DPRS (lembaga tertinggi dan tinggi negara) menjadi menteri yang artinya dibawah presiden.
- Berubahnya kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi Poros Jakarta-Peking
- Indonesia keluar dari keanggotaannya di PBB
Prinsip-prinsip daar demokrasi terpimpin adalah :
- Tiap orang diwajibkan untuk berbakti pada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara
- Tiap orang berhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan negara
CONTOH-CONTOHNYA :
IAPC: Indonesia Jadi Contoh Sistem Demokrasi di Asia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru saja menerima penghargaan Medali Demokrasi. Penghargaan itu sebagai wujud keberhasilan Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi dan bisa menjadi contoh negara-negara Asia.
Penghargaan itu diberikan Asosiasi Internasional Konsultan Politik atau International Assosiation of Political Consultant (IAPC). Hal itu bersamaan dengan pertemuan World Annual IAPC ke-40, di Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Senin (12/11/2007).
Presiden IAPC Ben Goddard mengatakan, Indonesia berhasil dan menjadi contoh bagi negara-negara Asia sebagai tempat pelaksanaan sistem demokrasi. Keberhasilan Indonesia jadi contoh bagi negara lain yang sat ini masih diperintah kekuasaan bertangan besi.
"Indonesia adalah negara bepernduduk mayoritas Muslim. Indonesia sungguh-sunguh melaksanakan demokrasi. Bangsa Indonesia telah membuktikan pada dunia bahwa mengembangkan dan mempraktikkan sistem demokrasi yang tidak bertentangan dengan Islam, namun menyemangati dan mendukung sistem demokrasi tersebut," kata Ben.
Indonesia diharakan dapat memberikan contoh bagi negara-negara lain yang penduduknya mayoritas Muslim untuk mengembangkan sistem demokrasi dengan menyertakan ajaran Islam. Islam sendiri diakui sebagai agama perdamaian yang sebenarnya rahmat bagi seluruh dunia.
Sementara, Presiden SBY menyatakan bangga dan berterima kasih atas pemberian penghargaan tersebut. Namun akan lebih tepat jika penghargaan tersebut bukan hanya ditujukan kepada dirinya, melainkan kepada seluruh bangsa Indonesia.
"Indonesia telah mengembangkan sistem demokrasi yang tidak mungkin akan kembali ke belakang. Indonesia secara fundamental telah berubah dan mampu menemukan jati dirinya," tegas SBY.
Perubahan ini ditandai beberapa hal yang signifikan. Bangsa Indonesia telah melaksanakan dua kali pemilu secara langsung sebagai wujud pelaksanakaa demokrasi. Pemilu juga telah terlaksana dengan aman.
"Ini menunjukkan kita sebagai bangsa benar-benar ingin membangun proses demokrasi yang bersifat dari bawah ke atas. Kita juga telah melakukan reformasi di bidang militer, sehingga institusi tersebut telah membuktikan diri dalam bagian pertahanan untuk mendukung demokrasi," kilah SBY.
SUMBER : Sulasno, S.Sos Dan Okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar